Ledia Hanifa: Pengangkatan Perawat Terganjal PP No 48/2005

Senayan - Bangsal Geriatri Rumah Sakit Umum Karyadi Semarang membutuhkan perawat yang akan melayani pasien dengan usia 60 tahun ke atas yang memiliki karakteristik khusus. Namun, upaya itu terganjal PP No 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

"Persoalannya perawatnya kurang, yang lucu, di situ kan RS pendidikan perawat, ada juga pendidikan dokter, tapi kurang. Karena mereka tidak bisa mengangkat, kan PP No 48 sudah melarang pengangkatan PNS dan itu sangat tergantung keuangan negara," kata anggota Komisi IX Ledia Hanifa, kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (12/3). 

Ledia menambahkan, Bangsal Geriatri di RS Karyadi Semarang memang memiliki fasilitas yang ramah dengan orang tua, lantainya tidak licin dan ada pegangannya serta pasien mendapatkan pendampingan. "Ya semestinya ditambah perawat untuk mendampingi pasien, tapi nggak tahu bagaimana menyiasati dengan PP 48 ini," ujar Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS ini.

Dalam kunjungannya ke RS Karyadi yang merupakan pusat rujukan nasional, Komisi IX pun sempat melihat peralatan kesehatan, Ledia mengatakan, secara umum kondisinya sudah baik, namun untuk pengadaan selanjutnya harus dipastikan alat-alat itu suku cadangnya mudah di peroleh.(zik/zik/Jurnalparlemen.com)

Read more...

Kunker Komisi IX Ke Pabrik Rokok Maret 2010

Ketika  berkunjung ke pabrik  rokok PT Djarum, tim komisi IX melihat langsung bagaimana sekitar 74 ribu pekerja –lebih 70% diantaranya kaum perempuan–  menjalani hari-hari mereka sebagai buruh baik yang dibayar dengan sistem harian, pekanan atau bulanan. 

Meski setiap saat bergelut dengan produk olahan tembakau yang masih dikerjakan secara manual ini, para pekerja tidak diberikan masker penutup mulut dan hidung 

Sementara itu kunjungan ke pabrik jamu PT Sido Muncul juga memperlihatkan fenomena serupa dimana lebih dari 80% tenaga kerja disini adalah kaum perempuan. Pihak manajemen PT Sido Muncul menyatakan mereka telah memberikan hak-hak pekerja seperti cuti hamil, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan mengikutkan seluruh pekerjanya dalam program Jamsostek

Read more...

Kunker Komisi IX Ke BLK Jawa Tengah Maret 2010

 Di BLKI Semarang Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau langsung tempat pelatihan dan sarana prasarana yang ada dilokasi pelatihan. Lokasi peninjauan pertama adalah kelas-kelas pelatihan bahasa Jepang yang mempersiapkan siswa berlatih bahasa Jepang termasuk mempelajari tata cara hidup orang Jepang. 

Dalam kunjungan ini tim Komisi IX sempat mendapat penjelasan bahwa permintaan Jepang akan tenaga kerja terampil Indonesia sangat tinggi dan belum semuanya terpenuhi. Karena itu BLKI Semarang berupaya menjaring tenaga kerja terampil ini dengan mensosialisasikan program di website 3 in 1 juga bekerjasama dengan pihak ketiga baik Pemda dan institusi-institusi pendidikan lainnya 

Seluruh siswa di BLKI ini adalah laki-laki berusia rata-rata 18-22 tahun, yang dididik  dengan sikap disiplin yang tinggi.

Read more...

Kunker Komisi IX Ke RSUP Dr Kariadi Maret 2010

Dalam kunjungan kerja komisi IX DPR RI ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu, beberapa tempat yang sempat dikunjungi antara lain perusahaa Pura Group yang bergerak di bidang pembuatan kertas, kertas uang dan security paper  pengolahan lanut kertas (converting), RSUP Dr Kariadi Semarang, BLKI  Semarang, pabrik rokok PT Djarum dan pabrik jamu PT Sido Muncul.

       Ketika mengunjungi RSUP Dr Kariadi yang berafiliasi dengan FK Undip Semarang dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran, tim komsi IX menemukan bahwa rumah sakit ini justru memiliki hambatan dalam hal ketersediaan tenaga pelayanan kesehatan. Misalnya saja saat ini jumlah perawat ada 732 orang sementara idealnya adalah 965 perawat. Untuk dokter spesialis bedah orthopedi hanya ada 1 orang sementara jumlah  minimal adalah 3 dan jumlah ideal adalah 5 dokter; spesialis bedah anak hanya ada 2 dengan jumlah minimal adalah 3 dan jumlah ideal adalah 5 dokter.
     

Read more...

Kunjungan On the Spot ke Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri (B2PTKDN)

Read more...

Temu Struktur DPD, DPC dan DPRa se Kota Bandung

Read more...

Temu Tokoh se Kota Bandung

Read more...

Kunjungan On The Spot ke RSUD Cibabat Kota Cimahi

Read more...

Kunjungan On The Spot ke RSUP Hasan Sadikin Bandung

Read more...

Kunjungan On The Spot ke RS Hasan Sadikin Bandung

Read more...

Tabligh Akbar Memaknai Tahun Baru Hijriah 1431 H

Read more...

Kunker Dapil: Mengunjungi Pos-WK

Pada kunjungan kerja ke daerah pemilihan kali ini, Ledia Hanifa mengunjungi Pos WK yang aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi para ibu di sekitar wilayahnya

Read more...

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Riset Biomedis

Salah satu tugas Komisi IX DPR- RI adalah pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah termasuk kebijakan riset biomedis yang melibatkan kerjasama dengan luar negeri. Kebijakan ini terkait dengan riset PINERE (penyakit infeksi, Emerging, ReEmerging Disease) dimana diharapkan kerjasama ini berlandaskan kesetaraan, transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

 Selama inikerjasama riset biomedis telah dilakukan dengan berbagai negara misalnya dengan USA, Jepang, Belanda dan Jenewa. Proses perjanjian serta hasil – hasil kerjasama tersebut sering kurang diketahui masyarakat luas.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Panja Riset Biomedis adalah melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Eijkman di Jakarta.

Beberapa hasil temuan kunker ini adalah:
a.    Lembaga Eijkman merupakan lembaga unggulan dalam bidang penelitian DNA.
b.    Status hukum Lembaga Eijkman yang belum jelas menghambat keinginan pihak manajemen untuk mengembangkan diri.
c.    Negara asal virus berhak atas virus tersebut dan kontribusi negara penyumbang virus harus diakui.
d.    Penelitian di Indonesia bekerjasama dengan siapapun harus mencantumkan MTA (Material Transfer Agreement).
e.    Peneliti PINERE (penyakit infeksi, New Emerging dan Re-Emerging Disease) perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan dilibatkan dalam pembuatan Public Health Law serta perlu dibentuk Majelis  Kehormatan Etika Peneliti untuk mengawasi perilaku peneliti.
f.    Bio Farma dan lembaga Eijkman bekerjasama membuat vaksin malaria.
g.    Status Lembaga Eijkman menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 

Read more...

Kunjung Kerja ke Dapil Nop 2009

Bandung – Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi DPR, Ledia Hanifa, melakukan kunjungan kerja (kunker) di Daerah Pemilihan yaitu Kota Bandung pada Hari Jumat, 13 November 2009. Pada kurker perdana ini, Ledia Hanifa (LH) melakukan rapat kerja dan koordinasi dengan DPD Kota Bandung dan Fraksi FPKS DPRD Kota Bandung. Dalam kesempatan itu, hadir Haru Suandaru, Oded M Danial, Nurani Esti, dan Tokoh PKS lainnya di Kota Bandung. ”Saya bertekad untuk membangun sinergisasi dan komitmen kerja bersama antara pusat dan daerah” ujar Ledia Hanifa

Read more...

Kunjungan ke RSUD DR Sam Ratulangi Tondano

Kunjungan ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano didampingi oleh direktur Rumah Sakit, Dr. Maryani Suronoto, M.Biomed. Dalam sejarahnya, Rumah Sakit ini dulu bernama RS. Bethesda Tondano yang pada tahun 1978 berganti nama menjadi RSU Dr. Sam Ratulangi. Kemudian Rumah Sakit ini ditetapkan menjadi RSUD dengan tipe C.  Kepemilikan RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan luas lahan yaitu 14000 m2 dengan 106 tempat tidur.

Secara ketenagaan, RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano mempunya 11 dokter spesialis, 13 dokter umum, 70 perawat, 13 bidan, kefarmasian 10 orang, 3 nutrisionis, 4 sanitarian dan tenaga administrasi sehinga semuanya berjumlah 168 orang. Sebagai rumah sakit umum daerah tupoksi RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa yang sudah memberikan fasilitas pelayanan standar gratis bagi masyarakatnya. Dalam menunjang pelayanannya, Rumah Sakit ini memiliki fasilitas poliklinik rawat jalan dan rawat inap dengan 24 jam pelayanan unit gawat darurat.

Sebagaimana rumah sakit-rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi, pendapatan RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano juga merupakan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. PAD RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, PAD hanya sekitar 500 juta dan meningkat drastis menjadi 1,3 milyar pada tahun 2007, dan 1,5 milyar pada tahun 2008 dan 2009. Disatu sisi naiknya pendapata Rumah Sakit sangat menggembirakan akan tetapi yang patut menjadi perhatian adalah pemasukan yang meningkat hendaknya juga dibarengi dengan peningkatan pelayanan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Minahasa.

RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano juga tidak luput dari permasalahan baik permasalahan yang menyangkut Sumner Daya Manusia (SDM) maupun permasalahan yang terkait sarana prasarana. Beberapa permasalahan SDM sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit adalah: jumlah tenaga perawat masih jauh dibawah kebutuhan ideal untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal (yang dibutuhkan ± 180-190 orang, yang tersedia 70 orang); kurangya tenaga dokter ahli.; dan tidak tersedianya tenaga radiografer, tenaga elektro medis, perawat anastesi, refraksionis dan perlu penambahan tenaga analis kesehatan (yang ada hanya 1 orang). Adapaun permasalahan sarana prasarana adalah : tampilan fisik RS yang tidak menarik; tata letak bangunan yang tidak sesuai sehingga menyulitkan akses antar ruangan; bahwa lebih dari 90% luas bangunan fisik telah berusia kurang lebih 20- 30 tahun; tata letak jaringan listrik yang perlu diperbaiki karena menganggu pengembangan bangunan fisik; fasilitas kelas III perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat miskin; melengkapi alat medis spesialistik dalam mendukung pelayanan dokter spesialis.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pihak managemen Rumah Sakit sangat berharap dengan adanya kunjungan Tim Kunker Komisi IX DPR-RI dan menyampaikan beberapa harapan untuk bisa mendapatkan dukungan dari anggota dewan. Beberapa harapan RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano adalah: adanya penambahan jumlah tenaga dokter spesialis, tenaga perawat dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan RS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; adanya renovasi gedung RS kalau masih memungkinkan (karena keterbatasan luas lahan)/relokasi RS; dan adanya penambahan peralatan medis sesuai kebutuhan RS.

Sebelum meninggalkan lokasi RS, anggota Tim Kunker menyampaikan apresiasi atas tersedianya layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, yang pada saat sekarang masih khusu buat rakyat miskin dan mengharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan berbagai keterbatasan yang saat ini dihadapi. Beberapa harapan yang sudah disampaikan, anggota akan menyampaikan harapan tersebut kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan sebagai mitra Komisi IX DPR-RI untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk pemenuhan harapan-harapan tersebut.

Read more...

Meninjau RS Maria Walanda Maramis di Minahasa Utara Sulut

Tim Kunker Komisi IX DPR-RI disambut oleh direktur Rumah Sakit Maria Walanda Maramis, Dr. Rosa M. Tidajoh, M.Kes,DK. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke rumah sakit yang saat ini sedang membangun adalah suatu hal yang sangat penting untuk memberikan dukungan secara riil sehingga proses perbaikan dan pembangunan akan berjalan maksimal.

Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Maria  Walanda  Maramis  adalah  Rumah  Sakit  Pemerintah di Kabupaten  adalah satu-satunya Rumah Sakit Pemerintah  yang  berada  di Kabupaten  Minahasa  Utara telah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, dengan selalu berusaha untuk dapat menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Salah satu  usahanya adalah dengan menjadikan Rumah Sakit Maria Walanda Maramis      sebagai   Rumah  Sakit   Traumatic  Center  di  Kabupaten  Minahasa  Utara    dengan  ditopang Peralatan   Kesehatan  Instalasi  Gawat  Darurat ( IGD )  yang  memadai.  Informasi ini  dapat menjadi bahan evaluasi bagi stake holder lainnya untuk memulai kinerja Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Saat ini RS. Maria Walanda Maramis menempati lahan seluas 1,5 Ha dengan jumlah tempat tidur sebanyak 75. Data ketenagaan Rumah Sakit ini yaitu: pns 45 orang, honorer 12 orang: dokter umum 8 orang, 4 orang dokter spesialis (honorer), 23 perawat, bidan 10, ahli kesmas 4 orang, ahli gizi 1 orang, asisten apoteker 2 orang, dan tenaga non kesehatan 6 orang.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan target dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai berikut: target tahun 2007 sebesar Rp. 28.061.600 dengan realisasi Rp. 28.345.000 (101 %);  target tahun 2008 sebesar Rp.32.270.000 dengan realisasi Rp. 29.985.000 (93 %) dan target tahun 2009 adalah Rp. 35.497.000 terealisasi per November adalah Rp. 27.905.000 (79 %).

Sebagaimana di rumah sakit-rumah sakit milik Pemerintah yang sudah dikunjungi dengan permasalahan yang senada, anggota Tim Kunker menyampaikan kepada pihak managemen RS. Maria Walanda Maramis untuk tetap berkomitmen untuk memberi pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dan sekali lagi anggota juga mengingatkan bahwa target PAD hendaknya tidak menjadikan untuk menjadikan pelayanan kesehatan semata-mata menjadi komoditas untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya dan mengesampingkan tugas pokok dari rumah sakit sebagai tempat pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Minahasa Utara. 

Read more...

Meninjau Rumah Sakit Prof.Dr.V.L. Ratumbuysang Sulawesi Utara

Kehadiran Tim Kunker Komisi IX ke Rumah Sakit Prof.Dr.V.L. Ratumbuysang disambut oleh Direktur Rumah Sakit, Dr. Bahagia R. Mokoagow, Msi. Dalam sambutannya disampaikan bahwa saat ini RS.Prof.Dr.Ratumbuysang sedang melakukan renovasi pembangunan fisik rumah sakit dan mengharapkan dukungan dan bantuan Komisi IX DPR RI untuk memperlancar peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Sulawesi Utara.

Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A Provinsi Sulawesi Utara atau RS.Prof.Dr.Ratumbuysang bermula dari sebuah rumah sakit jiwa yang didirikan sekitar tahun 1934 dengan nama Doorgangshuis Voor Krankzinnigen dengan kapasitas 100 TT, dan oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Rumah Putih atau Witte Huis. Pada tahu 1951, rumah sakit ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Jiwa Manado. Dalam perkembangannya  RSJ Manado menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Manado kelas A, sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, dengan kapasitas 250 TT. 

Dengan diberlakukannya PP No.41 tahun 2007, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara kembali mengalami perubahan. Dalam Perda No.4 Tahun 2008 , disebutkan nomenklatur kelembagaan Badan Pengelola Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A Provinsi Sulawesi Utara ( RS.Prof.Dr.Ratumbuysang ) telah berubah nama menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A Provinsi Sulawesi Utara. Status Rumah Sakit adalah milik Provinsi (Satuan Kerja Pemerintah  Daerah) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Luas Lahan yang dimiliki oleh RS. Prof. Dr. Ratumbuysang adalah 38.663,75 m2. Saat ini aktifitas pelayanan kesehatan masih menggunakan gedung eks Rumah Sakit Jiwa dimana kondisi gedung tersebut sudah tua secara fisik, juga belum memiliki sarana-sarana penunjang sepeti pengolahan limbah, tata ruang, serta fasilitas yang selayaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Rumah Sakit.

Sehingga dalam kesempatan ini disampaikan bahwa selama ini RS.Prof.Dr.Ratumbuysang belum mampu memberikan pelayanan secara optimal karena keterbatasan fasilitas. Di sisi lain, permintaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cukup besar karena letak rumah sakit yang sangat strategis (di tengah kota Manado) sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pertolongan pelayanan kesehatan. Hal inilah yang mendorong pihak managemen rumah sakit dengan didukung pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit sesuai master plan yang berkualitas.

Mengenai aspek keuangan DPA yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah hanya biaya untuk Belanja Pegawai dan Belanja Rutin Operasional Rumah Sakit. Karena keterbatasan kemampuan daerah, selama ini rumah sakit belum pernah menerima Belanja Pembangunan Fisik/Modal dari DPA Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat medik, rumah sakit menerima anggaran Tugas Pembantuan melalui DIP/DIPA APBN Departemen Kesehatan RI. Pada tahun 2009, RS. Prof. Dr. Ratumbuysang menerima total dana DASK/DPA sebesar Rp. 12.648.198.620 yang diperuntukkan untuk belanja pegawai Rp. 10.748.198.620 dan belanja operasional rumah skit/rutin sebesar Rp. 1.900.000.000.

RS. Prof. Dr. Ratumbuysang juga mendapat target untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dari tahun ke tahun capaian targetnya semakin naik. Pada tahun 2005,  target PAD sebesar Rp. 497.500.000 tetapi tahun 2009 target PAD naik menjadi Rp. 1.037.984.000. Adapaun capaian target PAD pada tahun 2005 mencapai 116.41 % dan pencapaian target PAD tahun 2009 per Mei adalah sebesar 68.10 %.

Mengenai kunjungan pasien, dilaporkan terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien baru psikiatri dari 550 kunjungan di tahun 2005 dan 740 kunjungan pada tahun 2008 dan peningkatan jumlah kunjungan pasien baru non psikiatri dari 1.731 pada tahun 2005 dan 6.943 pada tahun 2008. Adapun proyeksi jumlah pasien rumah sakit Prof.Dr.R

atumbuysang untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 terjadi kenaikan sebesar 12% disebabkan karena bertambahnya fasilitas pelayanan rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap diproyeksikan terjadi kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) sebesar 15% per tahun disebabkan bertambahnya fasilitas perawatan (jumlah tempat tidur) yang dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Apabila pada tahun 2009 fasilitas yang direncanakan terealisasi, akan terjadi peningkatan baik jumlah kunjungan rawat jalan maupun rawat inap/BOR. Target umum layanan kesehatan umum di RS.Prof.Dr.Ratumbuysang yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara akan selalu menjadi spirit dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan baik fisik dan jiwa masyarakat Sulawesi Utara.

Pada saat melakukan tinjauan langsung ke gedung-gedung pelayanan di RS.Prof.Dr.Ratumbuysang, Tim Kunker menemukan beberpa hal yang perlu ada usaha perbaikan dan peningkatan dari pihak rumah sakit. Masalah kebersihan harus menjadi perhatian utama terutama kebersihan di dapur karena kondisi dapur sangat mengenaskan dan sangat tidak higienis. Kebersihan dalam penyiapan makanan menjadi faktor utama dalam pemulihan kesehatan pasien. Hal lain yang mendadi perhatian utama adalah begitu banyaknya pasien sakit jiwa yang menempati ruang-ruang yang kondisinya juga belum menggembirakan. Kebersiha ruang-ruang pasien dimana pasien jiwa berjubel juga sangat menyedihkan. Perlu ada perhatian serius untuk peningkatan kualitas pelayanan terutama pelayanan dalam pembinaan pasien sakit jiwa yang tidak kronis untuk bisa kembali hidup bersama dengan keluarganya, walaupun ada beberapa kasusu pasien yang memang sengaja ditinggalkan keluarganya di rumah sakit. Sebelum meninggalkan RS.Prof.Dr.Ratumbuysang, Tim Kunker berpesan kepada pihak managemen dan juga pemerintah daerah yang ikut mendampingi bahwa hendaknya rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat tidak menjadi target PAD atau kalaupun ada pendapatan rumah sakit itu yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah sehingga komitmen untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa terpenuhi.

Read more...

Kunker ke Puskesmas Tuminting Manado

Puskesmas Tuminting terletak di Kota Menado mempunyai visi tercapainya Kecamatan Tuminting sehat menuju Manado kota pariwisata dunia 2010. Secara geografis, Kecamatan Tuminting merupakan dataran rendah sehingga pada musim penghujan akan terjadi genangan air pada lokasi-lokasi tertentu sehingga berpeluang terjadinya banjir. Karena sebagian besar daerah Tuminting berada di pesisir pantai maka sangat rentan terhadap angin taufan, tsunami dan gelombang pasang di beberapa kelurahan.

Secara umum wilayah kerja dari Puskesmas Tuminting melingkupi 10 kelurahan dengan 48 lingkungan dengan jumlah penduduk yaitu 47.059 jiwa. Jumlah penduduk ini merupakan jumlah penduduk dari 12.492 KK dimana 3.493 KK atau 12.628 jiwa diantaranya merupakan KK Gakin.

Puskemas ini mempunyai 7 fasilitas pelayanan yaitu Poliklinik rawat jalanTk Pertama; Poliklinik KIA – KB; Poliklinik Mata; Poliklinik Gigi dan Mulut; Rawat Inap Persalinan dengan 5 tempat tidur; Pustu ada  7 buah dan  48  Posyandu. Sedang sarana penunjangnya adalah 1 kendaraan roda 4 yang berfungsi sebagai puskesmas keliling dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit. Adapun jumlah ketenagaan di Puskesmas Tuminting ada 42 orang dengan rincian dokter ada 5 orang, dokter gigi 1 orang, ahli kesehatan masyarakat 1 orang, kesling 2 orang, ahli gizi 1 orang, perawat 18 orang, pekarya 4 orang, bidan 4 orang, ahli farmasi 2 orang dan perawat gigi 2 orang.

Dalam kesempatan ini juga dilaporkan pencapaian indikator kesehatan di daerah Tuminting pada tahun 2009. Dengan jumlah kelahiran 1046, tingkat kematian bayi per 1000 kelahiran adalah 2.9 sedang tingkat kematian balita per 1000 kelahiran adalah 1.9. Pencapaian ini sangat baik dan disampaikan peran puskesmas sangat besar dalam pencapaian ini. Adapun jumlah kematian ibu melahirkan adalah 95 per 1000. Mengenai program Jamkesmas, Kepala Puskesmas melaporkan adanya capaian kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu 5260 jiwa menjadi peserta Askes Sosial, 8956 mendapatkan akses Jamkesmas dan 3672 jiwa menjadi peserta Jamkesmasda. Adapun permasalah seputar program Jamkesmas adalah belum tepat sasarannya penerima program ini karena belum ada data yang dari daerah yang menjadi acuan kepesertaan Jamkesmas disamping belum akuratnya sistem verifikasi. Hal lain adalah belum cukupnya pasokan obat ke Puskesmas yang kadangkala mengharuskan pasien dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan lain. Secara ringkas, masalah dan hambatan yang dihadapi Puskesmas Tuminting adalah Dana penunjang program kurang; Media penyuluhan kurang memadai;Tenaga Puskesmas (dokter, Paramedis dan bidan kurang); Sarana Air Bersih (Belum ada PAM); Sarana Penunjang yang masih terbatas (Rumah dinas dokter, pintu depan, pagar, kendaraan roda dua); Target PAD; dan Pembentukan Poskesdes yang belum maksimal karena terbentur anggaran operasional yang selama ini tidak ada alokasinya.

Read more...

Kunker Komisi IX ke Sulawesi utara Desember 2009

Pada 6 sampai 10 Desember 2009, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan:

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan dan peraturan-peraturannya, terutama yang menyangkut bidang tugas Komisi IX DPR RI, yaitu Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dan Kependudukan

b.melihat secara langsung kondisi daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendapatkan informasi dari lapangan tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN, sekaligus menyerap aspirasi terkait keberlanjutan program dan anggaran dimaksud.
c.    Melihat secara langsung permasalahan masyarakat dan monitor Pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara.
d.    Menyerap aspirasi masyarakat Sulawesi Utara terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

Kegiatan dalam kunker ini meliputi:
1    Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara didampingi Instansi terkait (Kadis. Kesehatan, Kadisnakertrans, BNP2TKI, Kepala Kantor BKKBN, Kepala Balai Besar POM, PT. Askes dan PT. Jamsostek Cabang Menado)
2    Peninjauan dan Pertemuan ke Puskesmas Tuminting
3    Peninjauan dan Pertemuan ke Rumah Sakit Prof. Dr.V.L.Ratumbysang
4    Peninjauan ke RS. Maria Walanda Maramis Minahasa Utara
5    Peninjauan dan Pertemuan ke BLK Bitung
6    Kunjungan ke Kabupaten Minahasa
7    Peninjauan RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano

Read more...

Penanganan HIV/AIDS oleh Pemerintah Masih Minim

TEMPO Interaktif, Jakarta – Anggota Komisi Kesehatan DPR Ledia Hanifa Amaliah menilai penanganan human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency virus (HIV/AIDS) masih sangat minim. Terutama, sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

Akibatnya, banyak orang tak mengetahui seluk-beluk penyakit yang belum ada obatnya ini. Bahkan, sosialisasi terhadap kalangan medis juga masih kurang. Menurut Ledia, masih ada petugas rumah sakit tak mau melayani penderita HIV/AIDS. “Seringkali, pihak rumah sakit juga tak mau memandikan jenazah penderita HIV/AIDS,” katanya ketika dihubungi saat peringatan Hari AIDS Dunia, Selasa (1/12).

Kesimpulan ini, kata Ledia, didapatkan dari kunjungan Kelompok Komisi Kesehatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ke Rumah Sakit Sulianti Saroso dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati HIV/AIDS Sahabat Rekan Sebaya, Senin (30/11).

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bidang Kewanitaan ini mengatakan, sosialisasi yang kurang memunculkan stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Para penderita pun sering dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.

Ledia juga menilai sistem pendeteksian penderita HIV/AIDS masih minim. Ia mencontohkan, pendonor darah yang terinfeksi virus HIV tak diberitahu jika menderita penyakit itu. Padahal, fenomena gunung es berlaku untuk penderita HIV/AIDS. Jumlah penderita yang ketahuan jauh lebih sedikit ketimbang yang belum terdeteksi.

Read more...