Awal Agustus ini KPPRI mendapatkan undangan ke Filipina dari Perkumpulan Prakarsa (Indonesia) yang bekerjasama dengan LSM Action For Economic Reform (AER, LSM Filipina) dalam rangka mengkaji dan membandingkan upaya pelaksanaan pencapai MDG’s serta mengkaji dan membandingkan persoalan kebijakan publik dan penganggaran di kedua negara.
Dalam diskusi bersama AER dan kemudian juga dengan anggota parlemen Filipina terungkap sebuah gambaran umum parlemen Filipina dan sistem penganggarannya.
Memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mirip Indonesia, Filipina pun memiliki masalah disparitas yang cukup jauh dalam hal kebijakan anggaran, sehingga ada daerah yang memiliki pendapatan melebihi target anggaran sementara ada daerah lain yang justru memperoleh pendapat jauh lebih rendah dari target anggaran.
Facebook
0 komentar:
Posting Komentar