Dialog Bersama Kepala Kelurahan Cibeureum

       Saat mengunjungi wilayah Cibeureum di Cimahi, Ledia Hanifa mendatangi Puskesmas Ciberureum dan sempat pula berdialog dengan kepala kelurahan di sana.

       Di Puskesma Cibeureum, selain meninjau fasilitas layanan kesehatan umum dan layanan kesehatan kejiwaan, Ledia pun melakukan dialog dengan kepala puskesmas dan jajaran pimpinannya soal ketersediaan obat dan kesiapan puskesmas mengelola dana bantuan operasional kesehatan yang rencananya dikucurkan pemerintah pada setiap puskesmas se Indonesia pada akhir tahun ini.

       Sementara itu, dengan Lurah Cibeureum, diskusi banyak membincangkan soal situasi kesehatan masyarakat di wilayah Cibeureum, anggaran kesehatan dari APBD dan permasalahan kesehatan seperti gizi buruk dan kejadian kematian ibu dan bayi serta pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)

Read more...

Kunker Panja BPJS ke Surabaya

Dalam rangka memperoleh masukan yang lebih mendalam dan untuk menampung aspirasi berbagai pihak soal RUU Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) maka tim  Panitia Kerja (Panja) RUU BPJS melakukan lawatan ke Surabaya dan melakukan diskusi terbatas dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, PT Askes regional Jawa Timur, serta PT Jamsostek regional Jawa Timur. 

       Dalam pertemuan-pertemuan ini dibahas persoalan-persoalan mendasar mengenai latarbelakang munculnya RUU BPJS sebagai inisiatif DPR, kendala-kendala yang bermunculan seiring perkembangan progres RUU ini, hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan undang-undang ini bila kelak disahkan dan beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut termasuk alternatif konten substantif pasal dan ayat yang terkandung dalam draft RUU tersebut.

       Beberapa pertanyaan yang kerap mengemuka dalam pertemuan dengan berbagai lembaga ini antara lain status kepesertaan peserta asuransi yang selama ini dikelola BUMN, soal cakupan layanan dan status kepegawaian.

Read more...

Audiensi Tim Peneliti dari Universitas Pittsburg Amerika Serikat

Pada Juli lalu, tim peneliti masalah perempuan dan gender dari Pittsburg University Amerika serikat, bekerjasama dengan USAID melakukan kunjungan ke DPR untuk berdiskusi dengan Ledia Hanifa, sebagai salah satu perwakilan perempuan parlemen, tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia. 

       Masalah keterlibatan NGO Internasional dengan peningkatan partisipasi politik perempuan di tingkat nasional dan lokal, juga bagaimana pola rekrutmen, penataan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya perempuan dari partai poltik termasuk yang menjadi tema sentral perbincangan ini.

      Ledia menjelaskan bagaimana Partai Keadilan Sejahtera, yang berlandaskan Islam dan berbasiskan pada kelompok masyarakat yang konsern pada pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam keseharian, telah dan selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kaum perempuan untuk berkiprah di dalam  aktivitas partai sesuai dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing. Sebagi partai poltik sekaligus partai dakwah, PKS telah menunjukkan bahwa aktivitas dakwah dan aktivitas politik adalah dua sisi mata uang yang terpisahkan dan hanya bisa tegak bila para lelaki dan perempuan pendukunganya bisa bahu-membahu memberikan kerja terbaik mereka

Read more...

Diskusi Terbatas Penanggulangan Masalah TKI di Luar Negeri

Banyaknya bermunculan kasus problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri seperti kasus upah di bawah standar, upah tak dibayar, pelecehan, penganiayaan, hingga pembunuhan, mendorong Fraksi PKS DPR RI khususnya komisi I dan IX untuk menggelar diskusi terbatas yang memfokuskan diri untuk mencari jalan keluar bagi penanggulangan masalah TKI di luar negeri . 

       Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Kemenlu RI, BNP2TKI, Binapenta Kemenaker, LSM Migran Care, aleg komisi I dan IX, serta belasan peserta aktif yang mewakili LSM Perburuhan, Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja, LSM pemerhati masalah migran dan akademisi.

       Meski marak kasus, salah satu kesimpulan  diskusi menunjukkan bahwa persoalan-persoalan ketenagakerjaan di luar negeri sesungguhnya berasal dari persoalan dalam negeri yang tak termenej dengan baik.

       Urusan pemberangkatan illegal, kelemahan dalam hal pelatihan calon TKI hingga kelemahan dalam penempatan dan pengawasan adalah beberapa masalah yang terungkap..

Read more...

Pertemuan dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Perwakilan Belanda

Saat berada di Belanda, salah satu agenda kegiatan Ledia Hanifa adalah bertemu dan berdiskusi dengan rekan-rekan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia perwakilan Belanda.

       Lebih kurang 15 perawat dari berbagai rumah sakit memberikan informasi, masukan termasuk kendala-kendala yang dihadapi para perawat selama bekerja di Belanda.

       Menilik sejarahnya, pengiriman perawat Indonesia pertama kali ke Belanda dimulai pada 1992, sempat terhenti di tahun 2003 dan akan dimulai lagi pada 2010 ini.

       Para perawat asal Indonesia ditempatkan pada tiga tempat sesuai sistem pelayanan kesehatan di Belanda yaitu pada Rumah Sakit, Rumah Perawatan Pasca Rumah Sakit dan Rumah Jompo.   

       Sesungguhnya tak banyak perbedaan berarti antara kemampuan para perawat asal Indonesia dengan perawat asli Belanda atau dari negara lainnya. Bahkan perawat asal Indonesia terkenal lebih sabar dalam menangani pasien, terutama pasien usia lanjut yang kadang banyak ‘kemanjaannya’.

       Namun diakui pula dari sisi kedisiplinan, kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, perawat Belanda ternyata lebih mumpuni langkahnya.

       Sayangnya kontrak kerja yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan Belanda hanya menyebutkan waktu 27 bulan, padahal syarat untuk mendapat izin tinggal dan bekerja mengharuskan seseorang untuk berkerja setidaknya 3 tahun berturut-turut di Belanda, sehingga para perawat ini kerap kesulitan untuk meneruskan kerja di Belanda.

       Karena itu kini diharapkan pemerintah Indonesia memperbarui perjanjian kontrak kerja untuk masa kerja setidaknya tiga tahun. Apalagi mengingat Belanda masih membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga perawat lagi untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masayarakatnya.

       Kesejahteraan para perawat di Belanda diakui terjamin dengan cukup baik. Positipnya, banyak yang bisa melanjutkan studi atau menjadi pengusaha. Namun di sisi lain kadang ini menjadi sebuah hambatan pula bagi negara kita karena para perawat ini ternyata banyak yang ditemukan begitu ’kerasan’ berada di negeri orang hingga enggan kembali ke tanah air.

Read more...

Perawat Indonesia Dibutuhkan Eropa

Senayan - Kebutuhan tenaga perawat di negara-negara Eropa khususnya Belanda, masih terbuka lebar. Sayangnya, belakangan ini jumlah TKI yang mengisi kesempatan itu tidak banyak. 

       Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX dari F-PKS Ledia Hanifa Amallah kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (15/7), di Kompleks Parlemen Senayan.

       "Di RS Schidam Jerman misalnya, hanya ada satu perawat Indonesia yang bekerja di ICU. Itu kan sayang sekali, karena Eropa masih membutuhkan tenaga perawat," kata Ledia yang bersama beberapa anggota DPR baru saja melakukan lawatan ke Jerman, Belanda dan Belgia tepatnya 3-13 Juli lalu.

       Selain Jerman, kata Ledia, Belanda adalah negara yang membutuhkan SDM perawat banyak. Di Negeri Tulip itu, katanya, Indonesia memiliki MOU untuk bisa mengirim TKI perawat. "Kita ada MOU untuk perawat Indonesia bekerja di Belanda selama 27 bulan dan sayang sekali bila hal itu tidak dimanfaatkan," ujarnya.

       Banyak usulan yang menginginkan pemerintah menambah jatah waktu menjadi 36 bulan. Dengan bertambahnya rentang waktu itu, jelas Ledia, akan membuka kesempatan bagi TKI untuk bekerja lebih lama.

       Di Eropa ada tiga tempat yang bisa dijadikan 'sasaran' pengiriman TKI perawat. Yakni, rumah sakit, rumah tangga yang memiliki orang tua dan panti jompo. "Tiga tempat itu senang menerima perawat Indonesia karena terkenal lebih sabar dalam merawat orang tua dan pasien," katanya.(idn/yat)/ Jurnalparlemen.com

Read more...

Warung Indonesia di Belantara Belanda

Ketika menyusuri bagian demi bagian kota Amsterdam, Ledia pun diajak mengunjungi  “Warung Aji”, toko makanan Indonesia. Pemiliknya warung adalah Pak Budi, WNI yang sudah 20 tahun tinggal di Belanda.

       Di warung ini segala macam makanan khas Indonesia tersedia komplit, menggiurkan dan yang penting, rasanya ternyata lezat.

       Kangen dengan tempe orek, telor balado, cah toge, urapan atau nasi goreng, tinggal pilih. Begitu pula aneka kue seperti lapis legit, pastel, lumpia, dadar gulung dll.

       Semua makanan tentu bisa dimakan di tempat tapi hanya sebagian yang bisa di bawa pulang alias (take away).

       Suksesnya warga negara kita berdagang kuliner khas Indonesia tentu patut kita syukuri, apalagi bila negeri kita sampai dikenal sebagai gudangnya makanan enak.

       Bahkan seorang pembeli perempuan sengaja datang dari kota yang jauh hanya untuk membeli Cendol. Ia mengenal cendol saat tinggal di Suriname. Namun menurutnya cendol “warung aji” sudah terkenal enak sehingga dia datang untuk membuktikan. Lantas sekali mencoba, sang perempuan mengamininya hingga tak segan mendatangi warung ini di waktu-waktu lain meski harus meluangkan waktu cukup lama. Tak ehran setelah minum segelas cendol, perempuan ini menambah pesanan bungkus untuk di bawa pulang. Luar biasa bangganya saya menjadi warga Indonesia!

Read more...

Studi Banding BURT Soal Supporting System

       Studi banding Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI  ke Jerman, Belanda dan Belgia awal Juli lalu adalah dalam rangka mempelajari sistem dukungan bagi aktivitas anggota parlemen.

       Dari hasil pertemuan dengan perwakilan parlemen Jerman diketahui bahwa meski sistem penganggaran di parlemen Jerman amat ketat namun mereka tetap memberi anggaran yang cukup bagi anggota parlemen untuk mengelola supporting tim masing-masing.

       Secara khusus tidak ada ketentuan apakah setiap anggota parlemen akan memiliki 1 atau 2 atau 5 tenaga ahli atau apakah mereka ingin memiliki kantor di daerah, yang pasti semua kebutuhan akan sistem dukungan parlemen dikelola oleh anggota parlemen dengan outcome yang ditetapkan bersama.

       Bundestag, parlemen Jerman, memberikan sebuah gambaran perencanaan parlemen yang cukup matang. Di gedung baru di Berlin (pasca bersatunya Jerman Barat dan Timur) filosofi bahwa gedung parlemen harus dekat dengan masyarakat dan memiliki akuntabilitas tinggi nampak dari pilihan dinding dari keseluruhan ruang paripurna yang terbuat dari kaca untuk bisa “diamati” oleh siapapun juga.

       Begitu pula ruangan rapat lainnya memiliki sebagian dinding kaca untuk memberi kesempatan bagi masyarakat siapa saja anggota parlemen yang aktif menghadiri rapat bahkan aktif di dalam rapat.

       Bagi setiap pengunjung yang memasuki hall, terdapat berbagai informasi tentang fraksi dan anggota parlemen yang memberikan kejelasan tugas-tugas mereka dan apa saja yang sudah mereka kerjakan berkaitan dengan amanat tugas tersebut. Termasuk juga terdapat buku undang-undang dasar yang cukup masuk ke dalam saku, ringkasan dari segala undang-undang yang telah dibahas di parlemen dan berbagai macam informasi terkait lain soal tugas-tugas anggota parlemen.

       Satu yang patut ditiru adalah kehadiran  perpustakaan yang sangat lengkap demi menunjang tugas-tugas anggota parlemen, serta area khusus yang dimaksudkan sebagai tempat pengasuhan anak bagi para pegawai di gedung parlemen. Dengan tempat pengasuhan anak ini, para pegawai bisa bekerja dengan lebih tenang karena mereka amat ‘dekat’ dengan anak-anak mereka dan mengetahui bahwa abak-abak merke terjaga dengan aman selama mereka bekerja.

      Ketika mengunjungi Belanda, selain melakukan pertemuan dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, bersilaturahim dengan keluarga kedutaan besar RI, komunitas muslim dan tentu saja komunitas kader PKS di Belanda, Ledia Hanifa pun sempat berjalan-jalan ke pasar setempat yang boleh disebut sebagai “pasar kaget”  Amsterdam. Mengapa demikian, karena pasar ini hanya muncul setiap Rabu dan berpindah ke kota lain di hari yang lain. Rupanya mirip dengan pola pasar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera yang memakai prinsip hadir pekanan di satu wilayah.

Read more...

Kunjungan Kerja Komisi IX ke Maluku

       Dalam kunjungan kerja komisi IX ke Maluku pada masa sidang III lalu selain mengunjungi BLK, Balai POM dan RSUD dr. M Haulussy di Ambon, tim komisi IX juga melakukan dialog dengan Gubernur Maluku Karel Ralahalu bersama jajaran pimpinan Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, BNP2TKI, Badan POM, BKKBN, DJSN, PT Askes dan PT Jamsostek.

       Selain berdialog, tim komisi IX kemudian juga mendengarkan pemaparan laporan program dan kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja dan tim Kemenakertrans.

       Saat mencermati laporan dan membandingkan dengan bahan-bahan yang dibuat oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tim Komisi IX menemukan adanya ketidakseriusan tim Kemenakertrans dalam membuat laporan. Sebab meski menyebutkan bahwa laporan itu berdasarkan data propinsi Maluku, ternyata dalam keterangan yang tertulis di bagian lebih lanjut dari laporan itu tercantum keterangan bahwa data tersebut merupakan data propinsi lain.

Read more...

Media Gathering di Bandung

       Dalam kunjungan kerja  awal Juli lalu, salah satu agenda penting Ledia Hanifa  adalah menyelenggarakan media gathering dan media visit di Kota Bandung.

       Dalam media gathering yang berlangsung di rumah makan Raja Sunda, Ledia berdiskusi dengan sekitar 10 wartawan media cetak dan elektronik, membahas isu-isu kesehatan dan ketenagakerjaan.

       Salah satu isu yang diangkat adalah soal Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang rencananya dikucurkan pemerintah pada akhir tahun ini.

       Sementara itu, ketika mengunjungi kantor Pikiran Rakyat dan berbincang dengan wartawan disana, persoalan Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi diskusi hangat.

       “Jika UU BPJS tak segera diimplementasikan, pekerja terutama pekerja informal, akan sangat dirugikan. Karena itu penting sekali bagi pemerintah untuk membuat aturan yang dapat melindungi para pekerja dan memberi jaminan kepastian pemenuhan kesejahteraan mereka.” Demikian salah satu peserta diskusi memberikan komentarnya.

Read more...

Audiensi dan Dialog Bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Ketika mengunjungi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ledia Hanifa ditemui Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran pimpinannya dan beberapa anggota DPRD Kota Bandung.

       Dalam diskusi yang terjalin hangat dalam format serius tapi santai ini dibahas berbagai persoalan terkait kesehatan termasuk kesiapan dinas kesehatan kota Bandung dalam mengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2010 dan masalah pengelolaan puskesmas sebagai system rujukan.

       Di samping itu juga didiskusikan berbagai permasalahan kesehatan Kota Bandung termasuk dalam upaya layanan kesehatan jiwa,  pengurangan angka kematian ibu dan bayi serta persoalan gizi buruk yang masih kerap terjadi di wilayah Kota Bandung.

Read more...

Dialog Antara Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) dengan Anggota Parlemen Filipina

Awal  Agustus ini KPPRI mendapatkan undangan ke Filipina dari Perkumpulan Prakarsa (Indonesia) yang bekerjasama dengan LSM Action For Economic Reform (AER, LSM Filipina) dalam rangka mengkaji dan membandingkan upaya pelaksanaan pencapai MDG’s serta mengkaji dan membandingkan persoalan kebijakan publik dan penganggaran di kedua negara. 

       Dalam diskusi bersama AER dan kemudian juga dengan anggota parlemen Filipina terungkap sebuah gambaran umum parlemen Filipina dan sistem penganggarannya.

       Memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mirip Indonesia, Filipina pun memiliki masalah disparitas yang cukup jauh dalam hal kebijakan anggaran, sehingga ada daerah yang memiliki pendapatan melebihi target anggaran  sementara ada daerah lain yang justru memperoleh pendapat jauh lebih rendah dari target anggaran.

Read more...

Perempuan PKS Siap Kembangkan Partai

Seolah tak mau kalah dengan semangat dan kerja keras para kader pria, kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah pimpinan Ledia Hanifa Amaliah, giat membangun sumber daya manusia dan menancapkan kukunya untuk mengembangkan partai.

       "Kami tinggal menguatkan SDM (sumber daya manusia) nya saja," ujar Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS kepada Jurnalparlemen.com di Jakarta, Sabtu (19/6).

       Menurut Ledia, saat ini telah terbentuk 5.792 Pos Wanita Keadilan di seluruh Indonesia. "Jadi kami yakin PKS akan semakin maju dengan SDM yang baik," ujar anggota Komisi IX DPR ini.

       Ledia menekankan pentingnya perempuan belajar mengembangkan sumber dayanya masing-masing tanpa harus menggantungkan kepada pengurus.

       "Tinggalkan dulu 'silet' atau acara infotainment lainnya. Sudah saatnya perempuan PKS belajar dan bekerja lebih giat lagi," kata Ledia dalam pidatonya di seminar 'Mempersiapkan Perempuan Menjadi Pilar Negara' di Jakarta, Sabtu (19/6). (kus/zik)/ Kusti'ah - Jurnalparlemen.com

Read more...

Diskusi Mengenai RUU Pemilihan Kepala Daerah dan Keterlibatan Perempuan

       Salah program Kaukus Perempuan Parlemen  RI(KPPRI) untuk meningkatkan kapasitas anggotanya adalah dengan menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah secaa rutin. Salah satunya adalah kegiatan yang menggandeng National Democratic Institute (NDI) sebagi mitra kerja.

        Diskusi kali ini, yang merupakan bagian dari program “Partisipasi Politik Perempuan” membincangkan soal RUU Pemilihan Kepala Daerah dan keterlibatan perempuan di dalamnya. 

       Para peserta diskusi terdiri dari anggota legislatif, ketua sayap perempuan politik, aktivis bidang perempuan dari berbagai partai politik dan beberapa tamu undangan.

       Perlunya memperjuangkan peningkatan peluang perempuan menjadi pemimpin di daerahnya adalah sebagian dari topik kajian yang dibahas dalam acara ini.

Read more...

Menanti Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional

       Meninggalnya bayi Bilqis Anindya Pasya (11 bulan) pengidap  artresia bilier (penyakit kelainan hati) pada medio April lalu tak hanya menyisakan kepedihan bagi keluarga, kerabat dan masyarakat Indonesia yang menyisihkan keping demi keping koin cinta untuk biaya operasinya. Wafatnya Bilqis juga menyeruakkan kembali kesadaran kita soal masih belum terpenuhinya perlindungan mendasar bagi masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sehat dan sejahtera. Itu pula yang dialami bayi kembar 4 anak pasangan Umi dan Purwadi asal Cimahi yang meninggal  karena ketiadaan biaya telah menghambatnya mendapat penanganan medis.

       Bagi sebagian besar penduduk Indonesia, kemiskinan ataupun ancaman menjadi miskin adalah musuh yang terus mengintai setiap kali seorang warga masyarakat menderita sakit, mendapat kecelakaan, memasuki masa pensiun atau saat salah seorang penopang nafkah keluarganya meninggal dunia.

       Mencermati hal itu pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebuah program jaminan sosial berbasis asuransi, sudah semestinya segera dilaksanakan di negara kita.

Amanah UUD 1945

Program jaminan sosial adalah amanat Undang-Undang Dasar yang dikuatkan dalam undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

       Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) secara tegas mengatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban negara untuk secara serius menyelenggarakan sistem jaminan sosial. 

       Sementara amanat undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan SJSN yang diatur lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial paling lambat harus terlaksana 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan kata lain pelaksanaan SJSN oleh BPJS sudah harus ada sejak oktober 2009. Tapi kenyataanya sampai saat ini BPJS masih berbentuk RUU dan masih belum ada kepastian kapan akan disahkan.

       Penyusunan RUU BPJS ini memang tidak mudah. Bagi kalangan yang ragu, program jaminan sosial nampak sebagai program yang terlalu ambisius, tidak melihat realitas bangsa Indonesia yang berjumlah penduduk sangat besar dan memiliki jumlah penduduk miskin sangat besar pula. Seingga besaran dana yang ditanggung pemerintah menjadi salah satu alasan.

SJSN Bukan Bantuan Sosial

Agaknya perlu kita pahami dulu bahwa SJSN berbeda dari Jamkesmas yang bersifat bantuan sosial dengan dana yang disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Kepesertaan jamkesmas terbatas pada masyarakat tertentu, pelayanan tertentu dan jumlah bantuan yang diberikan pun terbatas dari anggaran yang disediakan pemerintah.

       Sementara jaminan sosial adalah program berbasis asuransi yang bersifat wajib dan meliputi seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali. Program ini juga menuntut adanya tanggungjawab setiap peserta, baik dengan membayar iuran sendiri, dibayari oleh pemberi kerja atau dibayari oleh pemerintah bagi mereka yang tergolong tidak mampu.

       Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini meliputi tiga peran yaitu pertama untuk berhadapan langsung dengan berbagai kejadian yang memungkinan masyarakat jatuh miskin akibat sakit, kecelakaan kerja, kematian, usia tua, atau karena memasuki masa pensiun. Kedua, menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup mendasar masyarakat dan ketiga mempromosikan kesehatan masayarakat dan kesejahteraan sosial. Hal ini dimungkinkan mengingat jaminan sosial yang dimaksud dalam UU No 40 Tahun 2004 meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Menanti Pengesahan RUU BPJS

Sebagai pelaksana SJSN, diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditetapkan dengan undang-undang dan kini RUU-nya tengah memasuki tahap akhir penggodokan di DPR.

       Ada beberapa hal penting yang dapat kita peroleh dari RUU ini diantaranya adalah penataan struktur BPJS yang melibatkan juga peran peserta. Partisipasi peserta diakomodir dalam organ dewan pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintah, organisasi pemberi kerja, organisasi pekerja, tokoh masyarakat dan akademisi. Dengan demikian para pekerja atau peserta dapat menetukan arah pengelolaan dana yang dikumpulkan oleh BPJS.

       Begitu pula kewajiban BPJS untuk antara lain memberikan nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluarganya yang berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial; memberikan informasi secara aktif dan rinci mengenai hak dan kewajiban setiap peserta yang dapat diakses dengan mudah melalui media cetak dan elektronik; serta memberikan informasi saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta sekurang-kurangnya setahun sekali hal ini akan mempermudah setiap anggota masyarakat dalam menarik haknya di saat membutuhkan.

       Dari beberapa poin penting ini kita bisa berharap bahwa BPJS dapat menjadi pelaksanan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mendekati ideal untuk memberikan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya kita sama berharap dukungan semua pihak agar RUU bisa segera dituntaskan pembahasannya dan disahkan menjadi Undang-undang.

Read more...

Studi Banding Parlemen tentang Iklim dan Kependudukan, Laos 24-29 April 2010

     Perubahan iklim tak hanya ’mengacaukan’ kondisi suhu udara, pola cuaca dan perubahan muslim di suatu negara. Perubahan iklim yang salah satunya disebabkan oleh efek pemanasan global sesungguhnya telah mempengaruhi  pula berbagai permasalahan kehidupan umat manusia secara umum.

       Betapa tidak, masa hujan dan panas yang berubah, suhu udara dan kelembapan yang berubah msalnya telah pula mengakibatkan pola hidup tanaman dan pola hidup hewan ikut berubah. Beberapa wilayah negeri seperti di India, Bangladesh dan Nepal melaporkan tak hanya terjadi perubahan pada masa tanam dan panen, namun hasil panenan pun mengalami perubahan menjadi lebih sedikit atau kurang berkualitas.

        Perubahan iklim ini pun lantas diketahui telah menyebabkan  beberapa penyakit  yang sebelumnya tak dikenali bermunculan atau menjadi resisten terhadap penanganan yang dahulu biasa dilakukan, begitu juga kondisi tubuh kita, menjadi rentan penyakit saat menghadapi berbagai perubahan yang ada.

       Dalam lokakarya yang membincangkan soal kependudukan, pembangunan dan efek perubahan iklim di Laos April lalu, delegasi parlemen dari berbagai Negara di Asia Tenggara ikut urun rembug dalam berbagai diskusi yang bermaksud mencari solusi langkah-langkah meminimalisir dampak negatif perubahan iklim terhadap kualitas kehidupan satu masyarakat.

       Dalam salah satu kajian diskusi ini diangkat secara khusus persoalan nasib kaum perempuan saat menghadapi kondisi perubahan iklim.

       Mengapa secara khusus ada fokus pembicaraan mengenai perempuan dikarenakan dari berbagai pengamatan dan penelitian ditemukan bahwa sebagian besar perempuan -dan anak– ternyata mengalami dampak terburuk dari kondisi perubahan iklim ini.

       Perempuan adalah kelompok yang amat rentan terkena penyakit ataupun mengalami pemiskinan dan keterbelakangan. Ini disebabkan minimnya akses kaum perempuan pada persoalan pendidikan, pekerjaan yang memadai, kesehatan dan penetuan keputusan politik yang melibatkan kebijakan pembangunan.

      

Dalam berbagai aspek dan di berbagai negara ditemukan bahwa setiap kali terjadi penurunan kuantitas atau kualitas hidup keluarga semisal gagal panen maka perempuanlah yang umumnya pertama kali akan merasakan dampaknya entah karena pengorbanan dirinya akan kebutuhan keluarga atau karena secara fisik dia lebih rentan dan lemah terhadap penyakit.

       Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan cuaca, iklim, kegagalan panen, lemahnya ternak, munculnya penyakit dan banyak lagi umumnya juga membuat para perempuan harus bekerja lebih keras untuk mengatasi persoalan ini karena memang jauh lebih banyak kaum perempuan yang berurusan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan pertanian dan urusan rumah tangga.

       Belum lagi masalah ibu hamil dan menyusui yang tak mampu memperoleh standar gizi cukup akibat semakin menurunnya kualitas hidup keluarga setelah terjadinya perubahan iklim.

       Maka, selain mendiskusikan alternatif-alternatif jalan keluar, peserta lokakarya juga membuat rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintahan negara masing-masing. (Zif/)

Read more...

Rapat Koordinasi dengan Pengurus DPD PKS Kota Bandung dan Cimahi

Dalam rangkaian acara kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada Mei lalu, Ledia Hanifa menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan sekaligus rapat koordinasi dengan  jajaran pengurus DPD Kota Bandung dan Cimahi.

       Dalam pertemuan ini dikukuhkan kembali persoalan-persoalan penguatan soliditas internal  partai dan juga dilakukan diskusi dan kajian mengenai berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bisa disinergiskan antara anggota dewan daerah pemilihan Jawa Barat khususnya Kota Bandung dan Cimahi dengan pengurus tingkat DPD.

Read more...

Audiensi Tim Studi Gender P2P LIPI

Tim Studi Gender Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan kunjungan audiensi pada Ibu Ledia Hanifa dalam rangkaian kegiatan penelitian yang bermaksud melihat bagaimana peran perempuan anggota legislatiff dalam  mendukung peningkatan pencapaian program pengarusutamaan jender dalam bidang politik di Indonesia. 

       Pertemuan ini membincangkan secara hangat dan akrab peran dan peluang perempuan di pentas politik dalam turut menentukan arah kebijakan negeri. Termasuk juga diurai pengalaman Ledia Hanifa dalam berorganisasi di dalam maupun di luar partai politik. (Zif)

Read more...

Aktivis Dakwah Kampus Siap Songsong Indonesia Madani

Lebih dari lima ratus  aktivis dakwah kampus se Bandung Raya menghadiri silaturahim akbar bertemakan pemberdayaan Aktivis Dakwah Dalam Menyongsong Indonesia Madani di Masjid  Habiburrahman PT D.I Bandung.

       Pada silaturahim akbar yang juga diisi oleh antara lain DR. Edi Sukur, M.Eng dan Ustadz Khozin, Lc  ini, Ledia menyampaikan pentingnya para muslimah mempersiapkan diri secara jasmani, pemikiran dan ruhiyah demi membentuk pribadi aktivis dakwah yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada umat  dan siap mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia madani.

Read more...

Audiensi Ke Redaksi Harian Kompas Biro Bandung

Dalam rangkaian acara kunjungan kerja ke daerah pemilihan Bandung dan Cimahi, Ledia Hanifa juga mengagendakan pertemuan dengan beberapa media lokal dan media nasional yang memiliki biro lokal.  Salah satu yang dikunjungi Ledia adalah kantor harian Kompas Biro Bandung.

       Ditemui oleh salah seorang jajaran pimpinannya, Dedi Muhtadi, Ledia memanfaatkan momen ini untuk mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan kerja kedewanannya di komisi IX yang meliputi bidang Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selain juga membahas berbagai isu terakhir yang sedang hangat semisal persoalan gizi buruk, RUU BPJS, masalah obat, layanan rumah sakit dan lain-lain.

       Dalam kesempatan ini Ledia Hanifa juga membincangkan berbagai bentuk peluang kerjasama yang sinergis antara para anggota dewan dan media massa dalam melakukan pendidikan politik dan pelayanan  publik bagi  masyarakat terutama di Kota Bandung dan Cimahi. (zif)

Read more...

Kaukus Perempuan Parlemen Memaknai Hari Kartini dengan Beragam Kegaiatn

Dalam  rangka memaknai hari Kartini 21 April lalu, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPRI)menggelar beragam  kegiatan di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta.

       Dengan menggandeng puluhan UKM/Mikro, digelar bazar produk di teras gedung Nusantara III yang menjual ragam produk khas Indonesia.

       Sementara untuk menambah wawasan para perempuan anggota DPR dan DPD RI, sekaligus untuk mempererat kerjasama antar lembaga dilangsungkan diskusi terbatas bersama delegasi perempuan World Movement for Democracy yang berasal dari 14 negara.

       Pada diskusi yang berlangsung di ruang GBHN ini dibahas bagaimana  tantangan dan peran Kaukus Peran dalam menanggapi  isu terkait perempuan, keluarga dan anak. Juga dibahas bagaimana fungsi dan upaya para perempuan dalam kaukus untuk dapat ikut merumuskan produk hukum dan kebijakan yang juga berpihak pada kepentingan bangsa pada umumnya dan kepentingan perempuan serta keluarga pada khususnya (zif)

Read more...

Menerima Perwakilan Buruh Pabrik Rokok

April 2010 lalu beberapa orang perwakilan buruh pabrik rokok di Jawa Tengah melakukan audiensi ke kantor Ledia Hanifa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencurahkan uneg-uneg mereka.

       Sebagai anggota komisi IX yang membidangi persoalan kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi Ledia Hanifa menampung segala curhat perwakilan buruh ini yang mengadukan nasib ’tak jelas’ mereka selama bekerja di pabrik rokok.

      Perwakilan buruh ini menyatakan bahwa sebagian besar buruh pabrik rokok di Jatwa Tengah  tidak memiliki kepastian hukum dalam hal status pekerjaan mereka. Bukan karyawan kontrak, freelance pun outsourcing, mereka hanya dipekerjakan dengan upah harian, pekanan atau bulanan yang ditetapkan pemilik pabrik dan harus siap diberhentikan kapan saja tanpa ada ikatan yang bisa menjamin mereka mendapat hak-hak pemberhentian pekerja pada umumnya.

       Padahal, usia bekerja mereka tidak main-main, tidak cuma lima atau sepuluh tahun, sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja tiga puluh tahun lamanya.(Zif)

Read more...

RUU PRT Masih Perlu Kajian Lebih Dalam

Jakarta, RM. Untuk memperjelas posisi Pembantu Rumah Tangga (PRT), kader PKS di Senayan menilai harus ada revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002. Terlebih dasar pemikiran RUU PRT adalah untuk melindungi tenaga kerja informal tersebut.

       "Ini penting, sehingga posisi PRT yang disebut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT jadi lebih jelas," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.Ledia menjelaskan, perlindungan bagi PRT yang dimaksud adalah perlindungan dalam hal pengupahan, jam kerja, kebebasan beribadah dan terhindar dari kekerasan. Draft RUU yang sedang dipersiapkan ini juga mengatur tentang jenis-jenis kelompok pekerjaan.

       "RUU ini juga mendorong PRT untuk bekerja lebih profesional," cetus wakil ketua Fraksi PKS di DPR ini.Meski demikian, lanjut Ledia, yang paling penting dalam penerapannya adalah kesepakatan kerja dan negosiasi antara ma-jikan dan PRT pada saat awal mengenai tugas, jam kerja dan kesempatan beribadah. "Tapi yang dikhawatirkan adalah kontrol terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut," tandasnya. (Sumber: Rakyat Merdeka Dotcom)

Read more...

Kunjungan Ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Bangsa

Banyak kendala ditemui generasi muda ini saat mereka berkeinginan mengecap pendidikan, soal biaya utamanya. Meski pemerintah telah meloloskan program wajib belajar 9 tahun dan menggr atiskan sekolah tingkat SD hingga SMP, masih banyak sekolah melakukan berbagai pungutan, ‘penyeragaman’ dan sumbangan sarana prasarana sekolah yang dirasa meberatkan siswa dan orangtua siswa. Apalagi dengan banyaknya sekolah yang seakan berlomba menjadi sekolah berstandar internasional yang pada akhirnya melipatgandakan biaya pendidikan di sana. 

       Di tengah kegalauan akan mahalnya pendidikan beberapa anggota masyarakat yang peduli akan nasib generasi bangsa terutama dari kaum tak mampu secara mandiri menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ‘ramah’ bagi rakyat miskin. 

       PKBM Nusa Bangsa salah satunya. Saat mengunjungi PKBM ini pada Mei lalu sebagai salah satu program kunjungan kerja ke daerah pemilihan, Ledia Hanifa menemukan semangat belajar yang tinggi dari para siswa dan semangat mengajar yang tulus dari para guru di PKBM ini. Sekolah ‘sederhana yang dibangun atas dasar jiwa sosial para pengurusnya ini tak mewajibkan penyeragaman apapun pada siswa yang hampir semuanya kalangan tak mampu ini. Tak heran jika pakaian mereka beraneka ragam kualitas dan jenisnya –ada yang memakai seragam dengan badge SD, SMP, seragam bekas, seragam dari sekolah lain– dan tak jadi soal bila datang dengan bersandal jepit.

       Kelas yang dibuat seadanya dan masih menggunakan papan tulis dan kapur sebagai media belajarnya ini juga memberikan buku-buku pelajaran dengan sistem pinjam pada anak didik sehingga mereka tak lagi perlu dipusingkan dengan upaya mencari biaya membeli buku.

       Meski demikian senyum ceria tetap menghias wajah anak-anak yangg penuh semangat belajr ini. Meski mereka pun menguntai harapan agar pemerintah mau memperhatikan sarana dan prasanara sekolah mereka agar mereka bisa belajar dengan lebih baik dan lebih semangat.

       Para guru yang mengajar pun tetap bersemangat mendidik murid-murid meski mereka sesungguhnya mendapat penghasilan yang sangat minimal, tak sampai lima ratus ribu rupiah per bulan, mengingat PKBM ini hanya mengandalkan dana donatur untu membiayai segala kegiatannya.

       Satu hal yang juga patut mendapat acungan jempol adalah terpampangnya laporan keuangan dari para donatur di dinding pengumuman secara terbuka.

       Siapapun yang menyumbang dan kemana saja segala macam sumbangan itu digunakan tertulis jelas dan bisa dibaca siapa saja.

       Itu sebabnya PKBM Nusa Bangsa sangat berharap bila pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan bisa memberikan dana bantuan operasional demi kelangsungan kegiatan ajar mengajar yangg lebih baik di  PKBM ini (Zif).

Read more...