Pages

 

Rabu, 30 Oktober 2013

Dialog Bersama Kepala Kelurahan Cibeureum

0 komentar
       Saat mengunjungi wilayah Cibeureum di Cimahi, Ledia Hanifa mendatangi Puskesmas Ciberureum dan sempat pula berdialog dengan kepala kelurahan di sana.

       Di Puskesma Cibeureum, selain meninjau fasilitas layanan kesehatan umum dan layanan kesehatan kejiwaan, Ledia pun melakukan dialog dengan kepala puskesmas dan jajaran pimpinannya soal ketersediaan obat dan kesiapan puskesmas mengelola dana bantuan operasional kesehatan yang rencananya dikucurkan pemerintah pada setiap puskesmas se Indonesia pada akhir tahun ini.
       Sementara itu, dengan Lurah Cibeureum, diskusi banyak membincangkan soal situasi kesehatan masyarakat di wilayah Cibeureum, anggaran kesehatan dari APBD dan permasalahan kesehatan seperti gizi buruk dan kejadian kematian ibu dan bayi serta pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)


Read more...

Kunker Panja BPJS ke Surabaya

0 komentar
Dalam rangka memperoleh masukan yang lebih mendalam dan untuk menampung aspirasi berbagai pihak soal RUU Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) maka tim  Panitia Kerja (Panja) RUU BPJS melakukan lawatan ke Surabaya dan melakukan diskusi terbatas dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, PT Askes regional Jawa Timur, serta PT Jamsostek regional Jawa Timur. 

       Dalam pertemuan-pertemuan ini dibahas persoalan-persoalan mendasar mengenai latarbelakang munculnya RUU BPJS sebagai inisiatif DPR, kendala-kendala yang bermunculan seiring perkembangan progres RUU ini, hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan undang-undang ini bila kelak disahkan dan beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut termasuk alternatif konten substantif pasal dan ayat yang terkandung dalam draft RUU tersebut.
       Beberapa pertanyaan yang kerap mengemuka dalam pertemuan dengan berbagai lembaga ini antara lain status kepesertaan peserta asuransi yang selama ini dikelola BUMN, soal cakupan layanan dan status kepegawaian.


Read more...

Audiensi Tim Peneliti dari Universitas Pittsburg Amerika Serikat

0 komentar
Pada Juli lalu, tim peneliti masalah perempuan dan gender dari Pittsburg University Amerika serikat, bekerjasama dengan USAID melakukan kunjungan ke DPR untuk berdiskusi dengan Ledia Hanifa, sebagai salah satu perwakilan perempuan parlemen, tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia. 

       Masalah keterlibatan NGO Internasional dengan peningkatan partisipasi politik perempuan di tingkat nasional dan lokal, juga bagaimana pola rekrutmen, penataan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya perempuan dari partai poltik termasuk yang menjadi tema sentral perbincangan ini.

      Ledia menjelaskan bagaimana Partai Keadilan Sejahtera, yang berlandaskan Islam dan berbasiskan pada kelompok masyarakat yang konsern pada pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam keseharian, telah dan selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kaum perempuan untuk berkiprah di dalam  aktivitas partai sesuai dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing. Sebagi partai poltik sekaligus partai dakwah, PKS telah menunjukkan bahwa aktivitas dakwah dan aktivitas politik adalah dua sisi mata uang yang terpisahkan dan hanya bisa tegak bila para lelaki dan perempuan pendukunganya bisa bahu-membahu memberikan kerja terbaik mereka
Read more...

Diskusi Terbatas Penanggulangan Masalah TKI di Luar Negeri

0 komentar
Banyaknya bermunculan kasus problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri seperti kasus upah di bawah standar, upah tak dibayar, pelecehan, penganiayaan, hingga pembunuhan, mendorong Fraksi PKS DPR RI khususnya komisi I dan IX untuk menggelar diskusi terbatas yang memfokuskan diri untuk mencari jalan keluar bagi penanggulangan masalah TKI di luar negeri . 

       Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Kemenlu RI, BNP2TKI, Binapenta Kemenaker, LSM Migran Care, aleg komisi I dan IX, serta belasan peserta aktif yang mewakili LSM Perburuhan, Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja, LSM pemerhati masalah migran dan akademisi.
       Meski marak kasus, salah satu kesimpulan  diskusi menunjukkan bahwa persoalan-persoalan ketenagakerjaan di luar negeri sesungguhnya berasal dari persoalan dalam negeri yang tak termenej dengan baik.
       Urusan pemberangkatan illegal, kelemahan dalam hal pelatihan calon TKI hingga kelemahan dalam penempatan dan pengawasan adalah beberapa masalah yang terungkap..


Read more...

Pertemuan dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Perwakilan Belanda

0 komentar
Saat berada di Belanda, salah satu agenda kegiatan Ledia Hanifa adalah bertemu dan berdiskusi dengan rekan-rekan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia perwakilan Belanda.

       Lebih kurang 15 perawat dari berbagai rumah sakit memberikan informasi, masukan termasuk kendala-kendala yang dihadapi para perawat selama bekerja di Belanda.
       Menilik sejarahnya, pengiriman perawat Indonesia pertama kali ke Belanda dimulai pada 1992, sempat terhenti di tahun 2003 dan akan dimulai lagi pada 2010 ini.
       Para perawat asal Indonesia ditempatkan pada tiga tempat sesuai sistem pelayanan kesehatan di Belanda yaitu pada Rumah Sakit, Rumah Perawatan Pasca Rumah Sakit dan Rumah Jompo.   
       Sesungguhnya tak banyak perbedaan berarti antara kemampuan para perawat asal Indonesia dengan perawat asli Belanda atau dari negara lainnya. Bahkan perawat asal Indonesia terkenal lebih sabar dalam menangani pasien, terutama pasien usia lanjut yang kadang banyak ‘kemanjaannya’.
       Namun diakui pula dari sisi kedisiplinan, kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, perawat Belanda ternyata lebih mumpuni langkahnya.
       Sayangnya kontrak kerja yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan Belanda hanya menyebutkan waktu 27 bulan, padahal syarat untuk mendapat izin tinggal dan bekerja mengharuskan seseorang untuk berkerja setidaknya 3 tahun berturut-turut di Belanda, sehingga para perawat ini kerap kesulitan untuk meneruskan kerja di Belanda.
       Karena itu kini diharapkan pemerintah Indonesia memperbarui perjanjian kontrak kerja untuk masa kerja setidaknya tiga tahun. Apalagi mengingat Belanda masih membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga perawat lagi untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masayarakatnya.
       Kesejahteraan para perawat di Belanda diakui terjamin dengan cukup baik. Positipnya, banyak yang bisa melanjutkan studi atau menjadi pengusaha. Namun di sisi lain kadang ini menjadi sebuah hambatan pula bagi negara kita karena para perawat ini ternyata banyak yang ditemukan begitu ’kerasan’ berada di negeri orang hingga enggan kembali ke tanah air.


Read more...

Perawat Indonesia Dibutuhkan Eropa

0 komentar
Senayan - Kebutuhan tenaga perawat di negara-negara Eropa khususnya Belanda, masih terbuka lebar. Sayangnya, belakangan ini jumlah TKI yang mengisi kesempatan itu tidak banyak. 

       Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX dari F-PKS Ledia Hanifa Amallah kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (15/7), di Kompleks Parlemen Senayan.
       "Di RS Schidam Jerman misalnya, hanya ada satu perawat Indonesia yang bekerja di ICU. Itu kan sayang sekali, karena Eropa masih membutuhkan tenaga perawat," kata Ledia yang bersama beberapa anggota DPR baru saja melakukan lawatan ke Jerman, Belanda dan Belgia tepatnya 3-13 Juli lalu.
       Selain Jerman, kata Ledia, Belanda adalah negara yang membutuhkan SDM perawat banyak. Di Negeri Tulip itu, katanya, Indonesia memiliki MOU untuk bisa mengirim TKI perawat. "Kita ada MOU untuk perawat Indonesia bekerja di Belanda selama 27 bulan dan sayang sekali bila hal itu tidak dimanfaatkan," ujarnya.
       Banyak usulan yang menginginkan pemerintah menambah jatah waktu menjadi 36 bulan. Dengan bertambahnya rentang waktu itu, jelas Ledia, akan membuka kesempatan bagi TKI untuk bekerja lebih lama.
       Di Eropa ada tiga tempat yang bisa dijadikan 'sasaran' pengiriman TKI perawat. Yakni, rumah sakit, rumah tangga yang memiliki orang tua dan panti jompo. "Tiga tempat itu senang menerima perawat Indonesia karena terkenal lebih sabar dalam merawat orang tua dan pasien," katanya.(idn/yat)/ Jurnalparlemen.com


Read more...

Warung Indonesia di Belantara Belanda

2 komentar
Ketika menyusuri bagian demi bagian kota Amsterdam, Ledia pun diajak mengunjungi  “Warung Aji”, toko makanan Indonesia. Pemiliknya warung adalah Pak Budi, WNI yang sudah 20 tahun tinggal di Belanda.
       Di warung ini segala macam makanan khas Indonesia tersedia komplit, menggiurkan dan yang penting, rasanya ternyata lezat.

       Kangen dengan tempe orek, telor balado, cah toge, urapan atau nasi goreng, tinggal pilih. Begitu pula aneka kue seperti lapis legit, pastel, lumpia, dadar gulung dll.
       Semua makanan tentu bisa dimakan di tempat tapi hanya sebagian yang bisa di bawa pulang alias (take away).
       Suksesnya warga negara kita berdagang kuliner khas Indonesia tentu patut kita syukuri, apalagi bila negeri kita sampai dikenal sebagai gudangnya makanan enak.
       Bahkan seorang pembeli perempuan sengaja datang dari kota yang jauh hanya untuk membeli Cendol. Ia mengenal cendol saat tinggal di Suriname. Namun menurutnya cendol “warung aji” sudah terkenal enak sehingga dia datang untuk membuktikan. Lantas sekali mencoba, sang perempuan mengamininya hingga tak segan mendatangi warung ini di waktu-waktu lain meski harus meluangkan waktu cukup lama. Tak ehran setelah minum segelas cendol, perempuan ini menambah pesanan bungkus untuk di bawa pulang. Luar biasa bangganya saya menjadi warga Indonesia!


Read more...

Studi Banding BURT Soal Supporting System

0 komentar
       Studi banding Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI  ke Jerman, Belanda dan Belgia awal Juli lalu adalah dalam rangka mempelajari sistem dukungan bagi aktivitas anggota parlemen.
       Dari hasil pertemuan dengan perwakilan parlemen Jerman diketahui bahwa meski sistem penganggaran di parlemen Jerman amat ketat namun mereka tetap memberi anggaran yang cukup bagi anggota parlemen untuk mengelola supporting tim masing-masing.

       Secara khusus tidak ada ketentuan apakah setiap anggota parlemen akan memiliki 1 atau 2 atau 5 tenaga ahli atau apakah mereka ingin memiliki kantor di daerah, yang pasti semua kebutuhan akan sistem dukungan parlemen dikelola oleh anggota parlemen dengan outcome yang ditetapkan bersama.
       Bundestag, parlemen Jerman, memberikan sebuah gambaran perencanaan parlemen yang cukup matang. Di gedung baru di Berlin (pasca bersatunya Jerman Barat dan Timur) filosofi bahwa gedung parlemen harus dekat dengan masyarakat dan memiliki akuntabilitas tinggi nampak dari pilihan dinding dari keseluruhan ruang paripurna yang terbuat dari kaca untuk bisa “diamati” oleh siapapun juga.
       Begitu pula ruangan rapat lainnya memiliki sebagian dinding kaca untuk memberi kesempatan bagi masyarakat siapa saja anggota parlemen yang aktif menghadiri rapat bahkan aktif di dalam rapat.
       Bagi setiap pengunjung yang memasuki hall, terdapat berbagai informasi tentang fraksi dan anggota parlemen yang memberikan kejelasan tugas-tugas mereka dan apa saja yang sudah mereka kerjakan berkaitan dengan amanat tugas tersebut. Termasuk juga terdapat buku undang-undang dasar yang cukup masuk ke dalam saku, ringkasan dari segala undang-undang yang telah dibahas di parlemen dan berbagai macam informasi terkait lain soal tugas-tugas anggota parlemen.
       Satu yang patut ditiru adalah kehadiran  perpustakaan yang sangat lengkap demi menunjang tugas-tugas anggota parlemen, serta area khusus yang dimaksudkan sebagai tempat pengasuhan anak bagi para pegawai di gedung parlemen. Dengan tempat pengasuhan anak ini, para pegawai bisa bekerja dengan lebih tenang karena mereka amat ‘dekat’ dengan anak-anak mereka dan mengetahui bahwa abak-abak merke terjaga dengan aman selama mereka bekerja.

      Ketika mengunjungi Belanda, selain melakukan pertemuan dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, bersilaturahim dengan keluarga kedutaan besar RI, komunitas muslim dan tentu saja komunitas kader PKS di Belanda, Ledia Hanifa pun sempat berjalan-jalan ke pasar setempat yang boleh disebut sebagai “pasar kaget”  Amsterdam. Mengapa demikian, karena pasar ini hanya muncul setiap Rabu dan berpindah ke kota lain di hari yang lain. Rupanya mirip dengan pola pasar di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera yang memakai prinsip hadir pekanan di satu wilayah.


Read more...

Kunjungan Kerja Komisi IX ke Maluku

0 komentar
       Dalam kunjungan kerja komisi IX ke Maluku pada masa sidang III lalu selain mengunjungi BLK, Balai POM dan RSUD dr. M Haulussy di Ambon, tim komisi IX juga melakukan dialog dengan Gubernur Maluku Karel Ralahalu bersama jajaran pimpinan Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, BNP2TKI, Badan POM, BKKBN, DJSN, PT Askes dan PT Jamsostek.

       Selain berdialog, tim komisi IX kemudian juga mendengarkan pemaparan laporan program dan kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja dan tim Kemenakertrans.
       Saat mencermati laporan dan membandingkan dengan bahan-bahan yang dibuat oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tim Komisi IX menemukan adanya ketidakseriusan tim Kemenakertrans dalam membuat laporan. Sebab meski menyebutkan bahwa laporan itu berdasarkan data propinsi Maluku, ternyata dalam keterangan yang tertulis di bagian lebih lanjut dari laporan itu tercantum keterangan bahwa data tersebut merupakan data propinsi lain.


Read more...

Media Gathering di Bandung

0 komentar
       Dalam kunjungan kerja  awal Juli lalu, salah satu agenda penting Ledia Hanifa  adalah menyelenggarakan media gathering dan media visit di Kota Bandung.
       Dalam media gathering yang berlangsung di rumah makan Raja Sunda, Ledia berdiskusi dengan sekitar 10 wartawan media cetak dan elektronik, membahas isu-isu kesehatan dan ketenagakerjaan.
       Salah satu isu yang diangkat adalah soal Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang rencananya dikucurkan pemerintah pada akhir tahun ini.
       Sementara itu, ketika mengunjungi kantor Pikiran Rakyat dan berbincang dengan wartawan disana, persoalan Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi diskusi hangat.
       “Jika UU BPJS tak segera diimplementasikan, pekerja terutama pekerja informal, akan sangat dirugikan. Karena itu penting sekali bagi pemerintah untuk membuat aturan yang dapat melindungi para pekerja dan memberi jaminan kepastian pemenuhan kesejahteraan mereka.” Demikian salah satu peserta diskusi memberikan komentarnya.


Read more...